16367 

Rublik Ramadhan hari Senin, 6 Agustus 2012 (Lihat Jawapos Radar Kudus)

Ramadhan Sebagai Spirit Antikorupsi
[Muh. Khamdan, Alumni STAIN Kudus
dan fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM RI

Ramadhan adalah momentum terbaik untuk membangkitkan spirit antikorupsi, terutama dari kalangan akademisi kampus. Pasalnya, Ketua DPR, Marzuki Ali pernah memberikan pernyataan kontroversial bahwa beberapa kampus negeri di Indonesia ini telah menjelma sebagai sarang korupsi. Hal demikian sebagaimana diungkapkan di Universitas Indonesia dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia”. Banyak pelaku korupsi di negeri ini adalah orang pintar lulusan universitas ternama seperti UI dan UGM, baik yang melibatkan eksekutif seperti pejabat di kementerian, pejabat daerah dan juga legislatif dalam memainkan anggaran.
Dalam dimensi politik, tentu sangat mengagetkan ketika perguruan tinggi yang mestinya menjadi medan keilmuan dan proses pemberdayaan masyarakat justru berubah menjadi sarang korupsi. Setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengendus korupsi yang dilakukan Angelina Sondakh tidak hanya di Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga memiliki indikasi dugaan korupsi yang terdapat di berbagai Universitas Negeri di Jawa, Sumatera dan Nusa Tenggara Barat.
Kalangan akademisi sesungguhnya memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai seorang pemikir dan bergelut dalam upaya merespon permasalahan sosial yang berkembang, akademisi memiliki peran baku sebagai seorang pemecah kebuntuan dengan beragam khasanah dan spesifikasinya. Kalangan akademisi dengan peran sosial yang diemban setiap harinya, merupakan wadah untuk mendapatkan sumber jawaban persoalan-persoalan sosial. Eksistensi tersebut pada akhirnya menembus medan sosial yang beragam pula, seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, sampai pada wilayah politik kekuasaan.
Korupsi yang terjadi dengan pilihan cara dan proyek pengadaan sarana riset di kampus menjadikan korupsi mengalami metamorfosis bentuk. Maraknya penguasa atau birokrasi yang korup dan termasuk calon pejabat dan calon koruptor membagi-bagikan hadiah, bantuan, dan sejenisnya ke kalangan akademisi merupakan rahasia publik, yang telah memiliki legitimasi di masyarakat. Setidaknya, dengan mendekatkan diri kepada para akademisi dan legitimator moral lainnya, para pejabat korup tersebut mencoba untuk menemukan perlindungan secara sosial di bawah pengaruh opini publik.
Tentu praktik yang disamarkan statusnya tersebut, dapat diberikan justifikasi hukum sebagai sebuah praktik penyuapan yang menjadi bagian tindak korupsi. Hal demikian tentu harus dengan proses interpretasi berupa pemahaman secara mendalam terhadap kepentingan di balik pemberian politik transaksional itu. Dari konsep ini, masyarakat dapat melihat dari illat (alasan) bantuan diberikan kepada kalangan akademisi. Jika benar-benar memiliki tendensi kepentingan politik atau apapun, tentu dapat dikategorikan sebagai suap dan sebaliknya disebut hibah.
Melihat realitas yang terjadi di Indonesia selama ini, kepilaran akademisi telah dikebiri para penguasa, dan nilai-nilai akademik sudah sangat sulit dicari, karena padatnya mobilitas politik transaksional sehinga tidak bisa ditemui untuk menjawab masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Kalangan akademisi harus kembali memainkan peran untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi secara rasional dan sitematis dengan mengkampanyekan semangat integritas dengan pedekatan agama. Ramadhan itulah momentum terbaik untuk membina jiwa yang jujur dan amanah sehingga perlu dilahirkan “fatwa akademik” spirit antikorupsi dari kampus.





Back to Top