16354 

Rublik Ramadhan hari jum'at, 27 Juli 2012 (Lihat Jawapos Radar Kudus)

Ramadhan dan Hak Minoritas Agama
Tentu suatu langkah yang memunculkan kontroversi ketika Pengurus Pusar Muhammadiyah jauh hari sudah memutuskan waktu pelaksanaan awal Ramadhan, dan secara tegas menolak bergabung dalam sidang itsbat penentuan awal Ramadhan antara Menteri Agama bersama organisasi keagamaan lainnya. Perbedaan prinsip metode penghitungan falak yang diterapkan menyadarkan adanya heterogenitas umat Islam Indonesia untuk diberikan hak-hak kolektifnya.
Meningkatnya klaim-klaim identitas sesungguhnya sejalan dengan demokratisasi dan globalisasi yang sedang berjalan di negeri ini. Globalisasi telah menjungkirbalikkan tatanan budaya, agama, politik, dan sendi-sendi kebangsaan lain. Jalinan komunikasi dalam proses globalisasi juga pada akhirnya membentuk “kampung global” yang diiringi adanya pelbagai identitas baru sebagai akibat percampuran nilai-nilai budaya. Demikian sebaliknya, identitas-identitas kelompok minoritas dan mayoritas semakin menguat untuk mempertegas garis demarkasi perbedaan sebagai kekhasan identitas yang diyakininya.
Dalam perspektif antropologis dan sosiologis, ketika dua kebudayaan mengalami perjumpaan maka akan muncul dua alternatif penyikapan, yaitu asimilasi dan multikulturalisme. Pilihan sikap ini muncul karena setiap budaya memliki nilai historisitasnya masing-masing, demikian juga rutinitas, ritual, sistem budaya, dan simbol identitas.
Perlu disadari bahwa dengan adanya penghargaan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan sesungguhnya telah mempertegas ditinggalkannya kebijakan hegemonik atas satu kebudayaan tertentu. Setidaknya mencerminkan semangat kepastian kelompok-kelompok minoritas memperoleh hak asasinya. Sebagaimana Sandra Fredman, usaha-usaha untuk melegitimasi dominasi dalam konteks sosial hanya akan membuahkan subordinasi oleh satu kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang lain berupa rasisme.
Hak-hak individu jelas akan selalu berkaitan dengan hak-hak kelompoknya. Jika hak-hak kelompok itu tidak terpenuhi atau terampas oleh dominansi kekuasaan lain, niscaya hak-hak individual anggota kelompok juga ikut terampas. Inilah babak yang menggembirakan, yaitu adanya penghargaan hak minoritas yang diinisiasi oleh pemegang kekuasaan keagamaan. Tentu hal demikian sudah tidak mengherankan karena perbedaan penetapan awal Ramadhan dan berlanjut pada perbedaan hari Idul Fitri dan Idul Adha selalu berulang setiap tahun.
Kalau perbedaan penetapan awal bulan mampu melahirkan harmoni dalam gerak ritual beragama, mestinya perbedaan-perbedaan antara mayoritas dan minoritas dapat pula berlangsung dan disikapi secara harmonis. Faktanya, bangsa ini tengah mengalami disorientasi nilai berbangsa dan bernegara dengan dasar cultural yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan kebermaknaan hidup. Rangkaian kekerasan yang menimpa kelompok minoritas seperti kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah, Jamaah Al-Qiyadah, Jemaat Gereja, dan kelompok minoritas lain hanya akan mempertontonkan bahwa demokrasi hanya untuk mayoritas, padahal di balik tu adalah adanya penghargaan atas hak minoritas. Tentu dapat dibayangkan jikalau terjadi eksodus komunitas minoritas sehingga berubah menjadi pemegang kuasa dan menjadi mayoritas di negeri ini, mungkin saja kekerasan itu akan menimpa diri kita sendiri dalam keseharian.
Persoalan memperlakukan pluralitas dan kemajemukan masyarakat serta merumuskan program integrasi sosial telah dengan jelas tampak dari penghargaan dan pendewasaan sikap dalam perbedaan penentuan awal Ramadhan. Oleh karena itu, setiap warga negara dalam kedudukannya di hadapan hukum politik diperlakukan secara sama, sebagaimana puasa Ramadhan yang melatih untuk sama-sama merasakan penderitaan kelompok minoritas ekonomi yang termarjinalkan.
 [Muh. Khamdan, Alumni STAIN Kudus
dan fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM RI




Back to Top